Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan yang Mendadak Jelang Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun 2024.
Kenaikan anggaran tersebut diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan didapatkan dari pinjaman luar negeri sebesar USD 4 miliar atau sekitar Rp 61,58 triliun.
Kenaikan tersebut baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.
Gufron Mabruri, salah satu perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial, menganggap bahwa kenaikan anggaran di Kemenhan yang begitu fantastis secara tiba-tiba sebelum Pemilu 2024 adalah sangat tidak wajar.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata Gufron dalam siaran persnya, Sabtu (2/12).
Gufron menyebut bahwa kenaikan anggaran pertahanan negara secara mendadak di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, angka stunting, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah.
Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.
