Sejumlah elemen masyarakat membongkar Buku Hitam Prabowo di Kota Mataram, NTB, pada hari Minggu (17/12). Foto: Sumber jpnn
jpnn.com, MATARAM – Aktivis 98 Majas Prihatin menilai Pemilu 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang bebas dari pelanggaran HAM.
Menurutnya, pelanggaran HAM merupakan hal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terkait dengan hak asasi warga untuk hidup aman, bebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98.
Hal tersebut diungkapkan oleh Majas saat membongkar Buku Hitam Prabowo di Kota Mataram, NTB, pada hari Minggu (17/12).
“Buku ini mengungkap penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dugaan upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua,” jelas Majas.
Selain itu, lanjut Majas, buku ini menjelaskan mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.
Seperti yang tercatat dalam buku ini, lanjut Majas Prihatin, keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM seringkali dianggap sebagai isapan jempol semata atau kaset rusak yang diputar menjelang pemilihan presiden.
“Kita menganut demokrasi, sementara demokrasi sudah rusak. Oleh karena itu, Pemilu 2024 mendatang harus menjadi ruang untuk mengevaluasi dan memeriksa rekam jejak para calon presiden dan wakil presiden kita,” ujar Majas.
Majas juga menegaskan bahwa sebagaimana yang diulas dalam buku, hal ini muncul karena belum adanya proses hukum untuk Prabowo, padahal bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya sangat jelas.
Pemilu 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang bebas dari pelanggaran HAM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
