Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”
Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Hambatan Harus Segera Ditangani
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bukanlah langkah untuk mengambil alih tugas kementerian, melainkan untuk memastikan persoalan yang menghambat kerja pemerintah bisa segera diselesaikan. Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).
Prabowo: Birokrasi Tak Boleh Jadi Penghalang
Di hadapan para menteri, Prabowo menyoroti bahwa birokrasi yang terlalu berlapis kerap membuat penanganan masalah berjalan lambat. Karena itu, lembaga baru tersebut dibentuk untuk membantu pemerintah bergerak lebih cepat ketika menemui kendala di lapangan.
“Bukan karena saya ingin ikut campur dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Dimanapun ada hambatan, dimanapun ada kesulitan, kita harus segera menanganinya. Mari kita jujur, birokrasi kita terkenal kompleks dan lambat,” ujar Prabowo.
Fokus pada Data dan Sasaran Bantuan
Prabowo juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas mempelajari sekaligus memantau seluruh program perlindungan sosial dan penyaluran bantuan. Tujuannya jelas: memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Lembaga ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditujukan dengan benar kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Budiman Sudjatmiko Diberi Mandat Lima Tahun
Untuk memimpin badan tersebut, Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko. Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Istana Merdeka pada Selasa (22/10), Budiman mengatakan bahwa dirinya menerima mandat langsung untuk menekan angka kemiskinan semaksimal mungkin dalam periode pemerintahan 2024–2029.
“Semua masalah terkait kemiskinan harus secara drastis dikurangi dalam lima tahun mendatang, dan itu adalah tanggung jawab dari lembaga yang kami pimpin,” kata Budiman.
Budiman menambahkan, lembaga itu akan mengoordinasikan penanganan kemiskinan lintas kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan. Menurut dia, koordinasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan data yang lebih valid, objektif, dan dinamis sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
