Prabowo Subianto Tegas Lawan Penyelundupan, Pemerintah Amankan Potensi Kebocoran Rp3,9 Triliun
Jakarta – Pemerintah memperketat perang terhadap penyelundupan di tengah dorongan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menutup celah kebocoran negara. Sepanjang Januari hingga November 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama aparat penegak hukum mencatat 31.275 penindakan di sektor kepabeanan dan cukai. Angka itu menunjukkan skala pengawasan yang makin agresif, terutama ketika penyelundupan dinilai berpotensi menggerus penerimaan negara dalam jumlah besar.
Nilai Barang Tembus Rp6,1 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total nilai barang yang berhasil ditindak mencapai Rp6,1 triliun, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp3,9 triliun. Ia menyampaikan data itu dalam konferensi pers Hasil Penindakan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Jakarta, Kamis (14/11).
“Sejak awal 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali, dengan total nilai barang mencapai Rp6,1 triliun dan potensi kerugian negara sebesar Rp3,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Impor, Ekspor, hingga Cukai Jadi Fokus
Dari total penindakan tersebut, 12.490 kasus berasal dari aktivitas impor dengan nilai barang Rp4,6 triliun. Komoditas yang paling banyak muncul dalam penindakan di jalur ini adalah tekstil dan produk tekstil.
Di sisi ekspor, DJBC mencatat 382 penindakan dengan nilai barang Rp255 miliar. Barang yang dominan ditindak dalam kategori ini adalah flora dan fauna. Sementara itu, penindakan terkait fasilitas kepabeanan tercatat 178 kali dengan nilai Rp38 miliar, juga didominasi tekstil dan produk tekstil.
Adapun di bidang cukai, penindakan mencapai 18.255 kali dengan nilai barang sekitar Rp1,1 triliun. Rokok menjadi komoditas paling dominan, dengan jumlah barang yang ditindak mencapai 710 juta batang.
Sinergi Lintas Instansi Dipercepat
DJBC tidak bergerak sendiri. Dalam penindakan ini, Bea Cukai bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, TNI, serta lembaga terkait yang tergabung dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Kolaborasi itu juga menghasilkan 183 penyidikan tindak pidana dan penetapan 193 tersangka sepanjang 2024.
Sri Mulyani menambahkan, desk lintas instansi tersebut juga mencatat 283 penindakan hanya dalam periode 4-11 November 2024. Dalam sepekan, barang yang ditindak didominasi garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika, dengan perkiraan nilai mencapai Rp49 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,3 miliar.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
