Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, untuk membahas lebih lanjut percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan mengikuti timeline yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan IKN akan diarahkan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan tata kelola yang lengkap untuk mencerminkan demokrasi melalui pembangunan IKN. Pertemuan tersebut juga membahas sumber pendanaan proyek yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN dengan kerja sama sektor swasta untuk kontribusi positif. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa sejak tahun 2022-2024, pemerintah telah menginvestasikan sejumlah anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting di IKN.
Investasi swasta juga telah terkumpul dalam proyek tersebut. Dalam pertemuan tersebut turut hadir beberapa pejabat negara seperti Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan lainnya. Langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan akan mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan menjalankan tugas-tugas politik dengan efisien.