Mahkamah Agung Rusia telah mengambil langkah proaktif dalam mendefinisikan status hukum mata uang kripto dengan memberikan pengakuan aset digital, termasuk kripto, sebagai properti dalam proses pidana. Ketua Mahkamah Agung Irina Podnosova membahas isu ini dalam pertemuan baru-baru ini yang dihadiri oleh para hakim dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Podnosova menjelaskan bahwa dengan penyebaran mata uang kripto dalam perekonomian, telah terjadi peningkatan kejahatan di mana mata uang digital digunakan untuk melakukan kejahatan, pendapatan kriminal, atau menjadi objek pelanggaran.
Mahkamah Agung terlibat dalam menyusun inisiatif legislatif yang bertujuan untuk mengakui mata uang digital sebagai properti untuk tujuan proses pidana, yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan terkait kripto. Sebelumnya, pada tahun 2019, pengadilan memutuskan bahwa mengonversi bitcoin menjadi rubel merupakan tindakan pencucian uang jika mata uang digital tersebut diperoleh melalui aktivitas ilegal, terutama dalam kasus-kasus transaksi narkoba. Keputusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa mata uang kripto dapat tercakup dalam undang-undang anti pencucian uang yang berlaku.
Di sisi lain, pada tahun 2021, pengadilan memutuskan bahwa WMZ, mata uang elektronik yang digunakan dalam sistem Transfer Webmoney, secara hukum diakui sebagai objek hak sipil, yang menetapkan dasar hukum bagi perlakuan aset digital di Rusia. Upaya berkelanjutan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam kerangka peradilan negara tersebut menunjukkan konsistensi dalam penanganan masalah tersebut.
Menurut Podnosova, meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal mendorong upaya untuk definisi hukum yang lebih jelas. Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto secara resmi sebagai properti, otoritas memiliki posisi yang lebih baik untuk melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang. Meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dalam keuangan digital tercermin dalam upaya legislatif Rusia seiring dengan semakin banyaknya negara yang menyusun regulasi untuk ruang kripto. Sebagai informasi, setiap keputusan investasi merupakan tanggung jawab pembaca, dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang diambil.
