Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penghematan anggaran negara yang jauh lebih besar dari yang diharapkan sebelumnya. Dengan peningkatan target efisiensi anggaran dari Rp 306,69 triliun menjadi Rp 750 triliun, hal ini akan dilakukan dalam tiga tahap utama, dimulai dengan penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Pada tahap pertama, pemerintah sudah berhasil menghemat Rp 300 triliun dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Sebagai bagian dari strategi pengelolaan anggaran, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 300 triliun ke Danantara, sebuah lembaga investasi yang bertugas membiayai proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi. Sebuah saran dari pakar digital, Anthony Leong, adalah untuk menginvestasikan sebagian dari dana efisiensi tersebut dalam Bitcoin. Ia mengatakan beberapa negara seperti El Salvador telah mengakui Bitcoin sebagai cadangan devisa mereka, dan Indonesia bisa mengikuti langkah tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Anthony, dengan total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.400 triliun dan harga Bitcoin pada kisaran USD 87.149 atau sekitar Rp1,41 miliar per BTC, jika pemerintah mengalokasikan Rp 300 triliun untuk membeli Bitcoin, Indonesia bisa memperoleh sekitar 212.766 BTC. Dalam perhitungannya, jika harga Bitcoin mencapai Rp5 miliar per BTC, nilai investasi bisa meningkat menjadi Rp 1.063,83 triliun, atau sekitar 12,66% dari total utang negara. Bahkan jika Bitcoin mencapai Rp 20 miliar per BTC, nilai investasi bisa melonjak menjadi Rp 4.255,32 triliun, hampir menutupi 50,66% dari total utang negara.
