Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan diurus dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Keputusan Presiden Prabowo ini sebagai upaya dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan bersih terpancar melalui Danantara yang akan dikelola dengan integritas yang sama. Hal ini mengikuti standar tata kelola internasional yang tinggi, sesuai dengan Prinsip Santiago.
BPI Danantara, atau dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan melibatkan 24 Prinsip Santiago – panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dalam konteks dana kedaulatan nasional. Komitmen untuk mengadopsi prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas Danantara dan memastikan kedaulatan aset negara dengan memperhatikan keuangan independen.
Menurut Hasan, yang merupakan salah satu pejabat terkait, akuntabilitas dan transparansi adalah kunci penting bagi Danantara dalam membangun kepercayaan di pasar finansial. Untuk memenuhi standar ini, Presiden Prabowo ingin agar Danantara dikelola dengan cara yang transparan dan dapat diaudit kapan saja oleh pihak auditor independen. Sistem pengawasan yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas telah dibentuk untuk memastikan ketaatan ini.
Danantara akan dipimpin oleh individu-intelijen yang memiliki integritas tinggi, dan disertai dengan penasihat terkait yang akan membimbing institusi ini dengan kebijaksanaannya. Dalam konsolidasi aset negara senilai Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), Danantara bukan hanya berfungsi sebagai pengelola investasi tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk memajukan ekonomi Indonesia dan mendorong kemakmuran rakyat pada tahun 2045.
Dengan diluncurkannya resmi Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana ini ditujukan bagi masa depan Indonesia. Ini sesuai dengan semangat Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945, yang menjelaskan kendali negara terhadap sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Hasan juga menambahkan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara bijaksana untuk kepentingan seluruh warganya. Semua ini sejalan dengan visi Prabowo Subianto yang memastikan bahwa industri-industri vital tetap berada di bawah pengawasan negara.
