Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, pada Rabu (19/3/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi program kependudukan dan pembangunan keluarga antara pemerintah pusat dan Provinsi NTT.
Dalam diskusi tersebut, Menteri Wihaji menyoroti tantangan bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi di Indonesia mencapai 70,72%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif. Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Meskipun sebagian besar penduduk produktif, masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan kerja.
Dalam kunjungan Gubernur NTT, juga dibahas kondisi kesejahteraan keluarga di provinsi tersebut. Data menunjukkan bahwa masih terdapat 769 ribu keluarga di NTT, dengan 331 ribu di antaranya tergolong dalam Keluarga Risiko Stunting (KRS). Dari jumlah tersebut, sekitar 81.984 keluarga masuk dalam kategori prasejahtera atau miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah terhadap kondisi kesejahteraan keluarga di NTT.
