Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi kali ini melibatkan pakar, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia adalah topik penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Diskusi ini menyoroti pentingnya perubahan dalam struktur Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap berbagai ancaman global. Reformasi inilah yang disebut sebagai “Reformasi Intelijen Indonesia” yang krusial untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN juga menjadi fokus pembahasan. Menurut Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, penggunaan model Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional harus diadopsi oleh BIN agar dapat lebih proaktif dalam menghadapi ancaman yang dapat muncul. Hal ini penting untuk mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Peran intelijen dalam analisis potensi ancaman juga menjadi sorotan di tengah pergantian kekuasaan di Indonesia. Situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi indikasi bahwa intelijen perlu melakukan perubahan dan adaptasi untuk dapat berfungsi lebih optimal. Reformasi Intelijen Indonesia perlu menggarisbawahi pentingnya analisis ancaman yang akurat dan responsif.
Rekrutmen dan kultur intelijen juga harus direformasi. Menurut Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies, rekrutmen dan penempatan personel intelijen harus lebih berbasis pada kompetensi teknis dan struktural organisasi. Kedekatan politik tidak boleh menjadi faktor utama dalam rekrutmen. Hal ini merupakan bagian dari program “Reformasi Intelijen Indonesia” yang tengah digalakkan.
Penguatan mekanisme pengawasan juga penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas BIN. Sejumlah negara telah menerapkan mekanisme oversight yang efektif, dan Indonesia perlu mempertimbangkan hal yang sama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia. Penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel berbasis keahlian teknis, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam “Reformasi Intelijen Indonesia.”
Dengan adanya berbagai rekomendasi ini, diharapkan bahwa “Reformasi Intelijen Indonesia” dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan baik di tingkat nasional maupun global. Semoga langkah-langkah reformasi ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
