Reformasi Intelijen Indonesia Berfokus pada Pengawasan dan SDM
Reformasi intelijen Indonesia terus mengalami tantangan dalam tata kelolanya. Menurut Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan adalah dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam Reformasi Intelijen Indonesia.
Pada diskusi Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Universitas Bakrie, Yudha menyoroti perlunya perubahan dalam sistem pengawasan intelijen. “Sistem pengawasan intelijen masih terlalu politis. Perlu model baru yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Yudha.
Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih efektif. “Pengawasan intelijen perlu dipikirkan secara serius agar lebih memadai untuk kepentingan semua pihak,” ungkap Aditya.
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menambahkan bahwa prinsip akuntabilitas harus dijaga dalam pengawasan intelijen. Meskipun tidak bisa sepenuhnya terbuka, kontrol demokratis harus tetap berjalan dengan baik.
Menyoroti perkembangan lembaga intelijen di Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) semakin adaptif dan akademis. Hal ini penting untuk menjaga responsivitas terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Dari diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia perlu fokus pada peningkatan akuntabilitas pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia. Reformasi Intelijen Indonesia akan membawa dampak positif jika langkah konkret diambil dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme lembaga intelijen.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
