Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan pendiriannya terhadap korupsi, dengan menegaskan pentingnya negara menyita aset koruptor sebagai bentuk keadilan. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menyatakan bahwa negara harus mengembalikan apa yang telah dicuri para koruptor sebagai ganti kerugian yang telah ditimbulkan pada negara. Meskipun demikian, Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan dalam memperlakukan keluarga koruptor yang telah divonis, dengan pertanyaan apakah layak menyita aset yang dimiliki sebelum menjabat dalam pemerintahan.
Dalam konteks frustrasi yang mendalam terhadap tindakan koruptif, Prabowo menggambarkan aksi koruptor sebagai perampokan yang dilindungi hukum, menyebutnya sebagai bentuk legalitas yang merugikan masyarakat. Untuk itu, ia meminta tindakan tegas yang dapat menciptakan efek jera pada pelaku korupsi, bahkan menginstruksikan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dinilai terlalu ringan. Menurut Prabowo, perlakuan seperti ini telah terbukti efektif dalam memberikan efek jera.
Prabowo juga mengungkapkan pola pikir para koruptor yang merasa bisa menyelesaikan masalah dengan uang dan suap, tetapi ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu hanya mengakibatkan kerusakan pada keadilan. Dengan sikap tegas dan berkomitmen untuk memberantas korupsi, Prabowo berharap dapat membangun tatanan hukum yang lebih adil dan berintegritas bagi negara.
