Piprim menekankan pentingnya memberikan pemberitahuan dan klarifikasi kepada pegawai sebelum melakukan mutasi. Menurutnya, proses mutasi harus dilakukan dengan transparansi dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Piprim juga menegaskan bahwa dalam kasusnya, ia tidak menerima pemberitahuan resmi terkait mutasinya, yang seharusnya dilakukan melalui jalur komunikasi resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor 21 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa mutasi kepegawaian harus disertai alasan tertulis yang resmi. Proses mutasi harus melibatkan prosedur administratif, pemberitahuan, klarifikasi jabatan, dan penilaian kebutuhan organisasi. Piprim menilai bahwa mutasi yang diduga mendadak tanpa komunikasi yang jelas melanggar prinsip manajemen ASN dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjalankan proses mutasi kepegawaian. Hal ini juga mencerminkan pentingnya mematuhi aturan dan prinsip manajemen ASN demi tercapainya pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien. Penekanan Piprim terhadap pentingnya klarifikasi dan transparansi dalam proses mutasi menjadi peringatan bagi institusi untuk lebih mengutamakan komunikasi yang terbuka dalam setiap keputusan manajemen kepegawaian yang diambil.
