Roy Suryo: Pola Follow Akun Judol, Patut Diberhentikan

Pemerhati telematika Roy Suryo menilai langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengirim surat ke DPR dan MPR untuk mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI bukanlah sikap berlebihan. Menurut dia, dorongan itu justru bisa dibaca sebagai respons atas persoalan yang dinilai serius, terutama setelah muncul kontroversi terkait akun media sosial yang disebut-sebut diikuti Gibran.

Roy Suryo Sebut Langkah FPPTNI Masuk Akal

Dalam pandangannya, usulan pemakzulan tersebut memiliki dasar logika politik yang dapat dipahami. Roy menyebut, ketika seorang pejabat publik terseret kontroversi yang menyangkut perilaku digital dan sorotan publik terus menguat, maka wajar jika muncul desakan evaluasi dari kelompok masyarakat, termasuk para purnawirawan TNI.

Ia menekankan bahwa tindakan FPPTNI tidak bisa semata-mata dipandang sebagai manuver politik. Sebaliknya, langkah itu disebut mencerminkan kepedulian terhadap integritas dan moralitas pemimpin negara. Bagi Roy, publik berhak memberi perhatian penuh terhadap hal-hal yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan terhadap jabatan wakil presiden.

Kontroversi Akun Media Sosial Jadi Sorotan

Roy menyinggung polemik akun media sosial yang diikuti Gibran sebagai salah satu alasan mengapa isu ini tidak bisa dianggap sepele. Kontroversi tersebut, menurut dia, telah memunculkan pertanyaan di ruang publik dan membuat posisi Gibran ikut disorot dari sisi etika maupun kepantasan.

Ia menilai, dalam situasi seperti ini, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat. Pejabat publik, kata Roy, memang harus siap diawasi karena jabatan yang diemban menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Karena itu, ketika muncul dugaan atau persepsi yang memantik kegaduhan, reaksi publik tidak bisa langsung dikesampingkan.

Publik Berhak Mengawasi Pejabat Negara

Roy juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memantau dan mengkritisi tindakan seorang pejabat publik. Baginya, pengawasan itu penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah, surat FPPTNI ke DPR dan MPR dipandang sebagai bagian dari suara moral yang ingin menjaga standar kepemimpinan nasional.

Di tengah perdebatan yang terus berkembang, pernyataan Roy menambah lapisan baru dalam polemik yang menyertai nama Gibran. Isu ini kini tak hanya berkutat pada persoalan akun media sosial, tetapi juga melebar menjadi perbincangan tentang etika jabatan, kepercayaan publik, dan sejauh mana kritik layak diarahkan kepada seorang wakil presiden.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.