Pembangunan Sea Wall di Pantai Utara: Prabowo

Proyek Giant Sea Wall Pantura akhirnya disebut tak lagi berhenti di tataran wacana. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelindung raksasa di pesisir utara Jawa itu akan segera dikerjakan setelah lebih dari dua dekade masuk dalam daftar rencana. Dalam pidato penutup Konferensi Infrastruktur Internasional di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (12 Juni), Prabowo menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak di kawasan pantai membuat proyek ini tidak bisa terus ditunda.

Fokus pada wilayah yang paling rentan

Prabowo menyoroti bahwa masyarakat di sepanjang Pantura berhadapan dengan persoalan yang terus berulang, mulai dari banjir rob, penurunan permukaan tanah, hingga ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Menurutnya, kondisi itu bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata bagi kawasan permukiman, pelabuhan, pusat industri, dan simpul logistik nasional yang berdiri di pesisir.

Karena itu, tahap awal pembangunan akan dipusatkan di Jakarta dan Semarang, dua wilayah yang disebut paling terdampak. Pemerintah, kata Prabowo, tidak ingin kembali terjebak dalam penundaan yang sudah berlangsung hampir 30 tahun sejak proyek ini mulai dibahas.

Proyek panjang, biaya besar

Giant Sea Wall Pantura dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik. Nilai proyeknya diperkirakan mencapai 80 miliar dolar AS, dengan masa pengerjaan antara 15 hingga 20 tahun. Meski skala dan waktunya sangat besar, Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengambil sikap untuk memulai pekerjaan di lapangan tanpa menunggu lebih lama.

Ia juga mengisyaratkan bahwa sumber daya nasional akan digunakan jika dibutuhkan agar proyek berjalan sesuai rencana. Bagi pemerintah, dinding laut ini diposisikan sebagai perlindungan jangka panjang bagi kawasan yang selama ini terus dibayangi kerugian akibat rob dan penurunan tanah.

Akan ada otoritas khusus

Untuk memastikan pelaksanaannya lebih terarah, Prabowo menyebut rencana pembentukan North Coast Java Sea Wall Authority. Lembaga khusus ini nantinya akan mengawasi pembangunan sekaligus memastikan koordinasi berjalan di jalur yang sama. Dengan mekanisme tersebut, proyek diharapkan tidak kembali tersendat seperti sebelumnya.

Prabowo menutup penjelasannya dengan nada tegas bahwa yang terpenting sekarang bukan lagi memperdebatkan apakah proyek ini perlu atau tidak, melainkan memastikan pekerjaan dimulai. Soal siapa presiden yang kelak menyaksikan proyek itu rampung, ia menyiratkan bahwa yang utama adalah keputusan untuk bergerak sudah diambil.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.