Pada tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan lonjakan produksi pangan yang mengesankan dalam Konferensi Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Produksi beras dan jagung meningkat hingga 50 persen setelah reformasi regulasi dan langkah-langkah anti-korupsi yang diterapkan selama pemerintahannya yang baru. Prabowo menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari pemotongan birokrasi, penghapusan regulasi yang menghambat, serta penegakan tegas anti-korupsi di sektor pertanian dan pangan. Cadangan beras nasional Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 4,4 juta ton, membuka jalan menuju swasembada pangan dan ekspor bersih beras dan jagung.
Keamanan pangan adalah salah satu dari empat prioritas strategis pemerintahan Prabowo, yang juga termasuk kemandirian energi, reformasi pendidikan, dan percepatan industrialisasi. Prabowo menekankan kebijakan ekonomi yang seimbang, dengan menggandeng kekuatan kapitalisme namun tetap melibatkan intervensi pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan melindungi yang rentan. Peningkatan produksi pangan juga menempatkan Indonesia dalam posisi lebih kuat di dunia internasional, dengan akselerasi keanggotaannya di BRICS dan Bank Pembangunan Baru.
Reformasi yang dilakukan Prabowo tidak hanya bertujuan untuk kemakmuran dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global. Dengan kesuksesan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjadi kekuatan yang konstruktif dalam ekonomi internasional, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.
