Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita, program ini juga telah membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak diluncurkan, program ini telah menciptakan lapangan kerja langsung bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlahnya meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian mencapai 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Absorpsi anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Sejumlah perkiraan IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang tumbuh menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025 – setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi riil, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru untuk masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diperkirakan akan mempercepat pada paruh kedua tahun ini, seiring peningkatan kecepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima yang dilayani, semakin besar pula absorpsi fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG operasional. Berdasarkan proyeksi ini, absorpsi anggaran total diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam tingkat kemiskinan ekstrim dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf biasanya yang dipekerjakan per SPPG, minimal 30% akan berasal dari rumah tangga ekonomi yang rentan ini.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil sekaligus memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah,” demikian kesimpulannya.
