Pemerintah Provinsi Jambi berusaha menenangkan massa yang melakukan unjuk rasa menolak pembangunan jalan khusus batu bara. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan total di jalan lintas timur Sumatera Riau-Jambi. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi, Johansyah, menyatakan bahwa pemerintah akan melaporkan aspirasi masyarakat kepada gubernur terlebih dahulu. Masyarakat diminta untuk tidak mengganggu mobilisasi di jalan lintas Sumatera Riau-Jambi.
Johansyah juga mengatakan bahwa Gubernur Jambi sudah mengetahui barisan masyarakat yang menolak pembangunan stockpile batu bara. Pemerintah siap memfasilitasi diskusi mengenai kegelisahan masyarakat dan menjaga iklim investasi di Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut diharapkan segera bisa diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun.
Kabag Ops Polresta Jambi, Kompol Army Sevtiansyah, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerjunkan 130 personel untuk mengawal unjuk rasa tersebut. Diharapkan unjuk rasa dapat segera berakhir dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Unjuk rasa tersebut telah menyebabkan kemacetan total di jalan lintas timur Sumatera, dengan arus lalu lintas yang tersendat hingga belasan kilometer.
Semua pihak berharap agar pertemuan nanti dapat mencapai titik temu yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berada di tengah, melindungi masyarakat, dan memastikan bahwa investasi tetap berjalan lancar. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat.
