Menurut Ubaid, ada dua kekeliruan yang sering terjadi dalam penanganan pendidikan anak. Pertama, pemerintah mengklaim telah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Rp757,8 triliun untuk tahun depan. Namun, kenyataannya, sebagian besar anggaran tersebut justru dialokasikan untuk program MBG, bukan untuk menjamin hak anak atas pendidikan. Program MBG bahkan menghambat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah tanpa biaya yang seharusnya melindungi hak anak atas pendidikan.
JPPI menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan kebutuhan gizi anak, namun tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan yang masih terus terpinggirkan. Sebagian besar sekolah dasar mengalami kerusakan, jumlah sekolah menengah yang memadai masih minim, fasilitas pendukung pendidikan sangat terbatas, serta ribuan guru yang belum tersertifikasi dan masih mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Semua hal ini harus menjadi prioritas utama karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang dijamin oleh konstitusi. Menjalankan program pendidikan yang baik dan memastikan hak anak atas pendidikan menjadi keharusan yang harus dipenuhi sepenuhnya.
