Aliansi Organisasi Profesi Kesehatan Minta Pemerintah Tingkatkan Program Kontrol Kualitas MBG
Penilaian terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menemukan beberapa masalah fundamental yang telah menyebabkan ketidakmampuan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang gizi dan pangan, terutama dalam hal penentuan menu yang disajikan. Terdapat kekhawatiran bahwa menu yang ditawarkan kurang memperhatikan aspek kualitas gizi dan kurang memperhitungkan keberagaman sumber daya pangan lokal, yang bertentangan dengan upaya swasembada pangan yang digencarkan pemerintah.
Masalah lainnya terkait dengan struktur kepemimpinan yang tidak tepat, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya dikelola oleh para pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, namun kenyataannya didominasi oleh purnawirawan militer. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, evaluasi juga menyoroti eksklusi sekolah dan minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program. Ubaid, peneliti yang melakukan evaluasi, menilai bahwa sekolah dijadikan sebagai objek program tanpa melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan program. Proses peraturan dan pelaksanaan program dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai.
Kritik juga ditujukan pada ambisi program yang lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas, yang berdampak pada standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak-anak. Pentingnya melindungi dan memenuhi gizi anak seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar pencitraan politik semata. Dengan demikian, partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk sekolah dan masyarakat sipil, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan kesinambungan program ini.
