JPPI mengecam respons pemerintah terkait penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hanya dilakukan pada unit yang mengalami kasus keracunan. Menurut mereka, tindakan ini hanya menutupi masalah yang lebih dalam yang terjadi di SPPG lainnya. Ubaid menegaskan bahwa keracunan hanya bagian kecil dari masalah yang sebenarnya terjadi di MBG. Mereka menemukan berbagai pelanggaran, seperti standar menu yang rendah, harga porsi yang diturunkan, konflik kepentingan, dan pembungkaman suara kritis di sekolah. Oleh karena itu, JPPI menuntut agar semua dapur dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengonfirmasi penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Evaluasi tersebut mencakup aspek disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, bukan hanya yang terkena kasus. Zulkifli juga menyatakan pentingnya sterilisasi peralatan makan, perbaikan sanitasi, terutama kualitas air dan alur limbah di setiap SPPG. Selain itu, ia menegaskan bahwa semua SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
