Dalam satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mengalihkan anggaran negara senilai Rp306 triliun yang rawan korupsi untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, dimana Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas korupsi di birokrasi. Pengalihan anggaran tersebut digunakan untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan kesehatan gratis, bantuan tunai, serta pembangunan infrastruktur desa dan pertanian.
Presiden juga menekankan bahwa tidak akan ada kasus korupsi yang dilindungi, dan semua kasus harus diselidiki secara tegas. Ia menyatakan bahwa selama ini pihak penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan, dan penyelewengan anggaran. Prabowo juga memperhatikan kesejahteraan aparat penegak hukum dengan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen agar tidak rentan terhadap suap.
Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik untuk mencegah kebocoran. Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang diimbangi dengan kesejahteraan aparat hukum. Dalam upayanya, Presiden Prabowo Subianto juga mengusulkan program Sekolah Terintegrasi di setiap kecamatan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dan kemakmuran negara.
