Presiden terpilih Bolivia, Rodrigo Paz, memiliki rencana untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam upaya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah guna melawan korupsi. Dalam kemenangannya pada putaran kedua pemilihan, Paz memperoleh 54,5 persen suara, mengalahkan Jorge Quiroga dan akan mulai menjabat pada 8 November mendatang. Di tengah kondisi ekonomi yang tertekan akibat krisis bahan bakar dan keterbatasan akses terhadap dolar AS, Rodrigo Paz membawa dua kebijakan berbasis blockchain. Pertama, dengan menggunakan blockchain dan smart contract untuk otomatisasi proses pengadaan pemerintah, diharapkan dapat mengurangi peluang manipulasi dan korupsi oleh pejabat. Kedua, pemerintah Bolivia akan meluncurkan program deklarasi aset kripto untuk masyarakat, yang akan dikonversi guna memperkuat dana stabilisasi valuta asing demi mendukung kestabilan ekonomi nasional, bukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Keputusan investasi terkait kripto selalu menjadi tanggung jawab pembaca, untuk itu lakukan analisis yang cermat sebelum terlibat dalam aktivitas investasi. Liputan6.com tidak memegang tanggung jawab atas profitabilitas atau kerugian yang mungkin terjadi akibat keputusan investasi.


