Pemerintah Indonesia dan Inggris berkomitmen untuk menguatkan hubungan ekonomi bilateral melalui pembentukan Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP). Kerangka kerja sama baru ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan dan kolaborasi di sektor-sektor strategis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kedua negara perlu menetapkan nilai strategis dari EGP agar kerja sama tersebut semakin menguntungkan, baik melalui pendekatan Government-to-Government (G-to-G) maupun Business-to-Business (B-to-B).
Komitmen ini telah disepakati dalam pertemuan antara Menko Airlangga dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024, serta pertemuan sebelumnya antara Airlangga dan Dominic Jermey pada Mei 2025.
Melalui EGP, Indonesia dan Inggris akan memperdalam kolaborasi di bidang energi bersih, pendidikan, teknologi, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemitraan ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam New Strategic Partnership Agreement antara Indonesia dan Inggris, yang ditargetkan untuk difinalisasi pada akhir 2025.
Airlangga menekankan bahwa EGP merupakan langkah penting untuk konsolidasi kerja sama ekonomi bilateral yang sudah berjalan, serta membuka peluang bagi kemitraan yang lebih strategis di era transisi energi dan digitalisasi ekonomi global. Selain membahas EGP, Pembahas juga menyoroti proses aksesi Indonesia ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Inggris juga menyatakan siap berbagi pengalaman dalam proses tersebut, sejalan dengan dukungannya yang telah disampaikan saat kunjungan Presiden Prabowo ke London tahun lalu. Dukungan tersebut juga tercermin dalam pernyataan bersama Joint Statement on a New Strategic Partnership antara Republik Indonesia dan Inggris, yang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan.
