Kasus pembatalan hasil pemilu presiden putaran pertama oleh Mahkamah Konstitusi Rumania pada Desember 2024 menjadi alarm bagi banyak negara demokratis di era digital, tidak terkecuali Indonesia. Dalam sistem politik dan pemilu modern, teknologi yang semakin terintegrasi ternyata membuka celah bagi ancaman asing yang terorganisasi dan terkoordinasi untuk mengintervensi proses-proses demokratis.
Kasus di Rumania memperlihatkan bahwa kejahatan siber tidak lagi sekadar tindakan kriminal individual, melainkan telah berubah menjadi strategi negara yang sistematis untuk menghancurkan pilar demokrasi. Temuan utama dalam kasus tersebut menunjukkan bagaimana serangan digital dan manipulasi informasi dimanfaatkan bersamaan, membentuk pola intervensi yang dikenal sebagai serangan hibrida, yang sangat efektif menggoyang kepercayaan publik pada transparansi pemilu.
Ada dua aspek utama dari skenario serangan ini. Pertama, tingkat dan skala upaya peretasan luar biasa besar: Intelijen Rumania membongkar lebih dari 85 ribu upaya serangan siber sebelum dan saat hari pemungutan suara. Sasaran mereka terfokus pada infrastruktur IT pemilu—bukan hanya untuk mengakses atau mencuri data, melainkan langsung mempengaruhi kelangsungan dan hasil penghitungan suara secara digital. Ini memperlihatkan adanya pelaku yang beroperasi dengan dukungan logistik dan finansial skala negara, bukan sekadar perorangan atau kelompok kecil.
Kedua, serangan digital itu diiringi gelombang disinformasi yang dikampanyekan secara luas di platform seperti TikTok dan Telegram. Intelijen setempat bahkan mengidentifikasi keterlibatan campur tangan Rusia, yang secara aktif mensponsori penyebaran informasi palsu, memperkuat tokoh politik tertentu, hingga menggunakan pendanaan asing secara ilegal demi mendorong agenda politik kelompok pro-Moskow. Ini menciptakan situasi manipulasi opini publik yang masif yang akhirnya merusak integritas pesta demokrasi.
Hasil investigasi mendalam mengantarkan Mahkamah Konstitusi Rumania pada simpulan bahwa serangan hybrid—ada sabotase digital, ada intervensi naratif—secara langsung melanggar prinsip keadilan dan legalitas pemilu. Maka hasil pemilu dibatalkan dan diharuskan diulang dalam format baru agar demokrasi tetap terjaga.
Fenomena di Eropa Timur ini menghadirkan pelajaran penting bagi Indonesia. Negara ini harus siap menghadapi evolusi ancaman, dari kasus pencurian data biasa menuju ancaman sistematis yang berpotensi melumpuhkan integritas pemilu, memporak-porandakan kohesi bangsa, hingga mengganggu kedaulatan melalui intervensi narasi dan teknologi asing.
Jika serangan siber menargetkan sistem KPU atau infrastruktur penting lain, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu akan mudah goyah. Pihak luar yang punya kepentingan dapat memanfaatkan disinformasi untuk membelah opini masyarakat, meningkatkan konflik sosial, atau bahkan mengendalikan proses politik tanpa terdeteksi. Akibatnya, pertahanan demokrasi nasional bukan cuma soal menjaga keamanan fisik, tapi juga menjaga ruang digital dan memperkuat kesadaran serta literasi masyarakat terhadap bahaya manipulasi dan propaganda teknologi.
Menyikapi situasi ini, penguatan sinergi antar lembaga terkait seperti BSSN, POLRI, TNI, dan Kominfo menjadi kebutuhan utama. Masing-masing harus memprioritaskan pengembangan sistem deteksi dini, penguatan mekanisme atribusi siber—sehingga bisa melacak asal-muasal serangan dan menindak pelaku jika berasal dari luar negeri—serta memperluas program literasi digital untuk semua lapisan masyarakat. Tindakan kolektif ini sangat penting agar Indonesia tidak menjadi korban berikutnya dari intervensi digital yang mengancam pilar demokrasi.
Investasi pada sumber daya manusia, sistem teknologi pertahanan, dan perangkat kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ancaman digital akan menentukan keberlanjutan demokrasi di tanah air. Kasus Rumania harus dibaca bukan sekadar fenomena asing, tapi peringatan keras akan tantangan baru di era digital yang mutlak perlu diantisipasi sejak dini, sebelum terlambat.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
