Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp238,7 triliun hingga 15 November 2025, mencapai 83,2 persen dari target tahun ini. Pada rapat dengan Komisi VII DPR RI, Maman menyatakan bahwa jumlah penyaluran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk sektor produksi, melampaui target yang telah ditetapkan. Dia optimis bahwa alokasi KUR untuk sektor produksi akan terus meningkat hingga mencapai 61 persen pada bulan Desember. Selain itu, jumlah UMKM penerima KUR yang naik kelas juga melebihi target yang ditetapkan.
Meskipun demikian, Maman juga mencatat bahwa masih banyak keluhan dari UMKM terkait sulitnya akses ke KUR, terutama terkait persyaratan agunan dan data debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Terkait hal ini, Maman menegaskan bahwa pengajuan KUR di bawah Rp100 juta seharusnya tidak memerlukan agunan, namun masih ada petugas bank yang meminta dokumen agunan seperti BPKB motor atau sertifikat tanah dan bangunan. Kementerian UMKM pun menegaskan larangan praktik tersebut dan akan memperketat pengawasan agar aturan tersebut dijalankan sesuai ketentuan.
Maman Abdurrahman menegaskan komitmen dari Kementerian UMKM untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan terkait penyaluran KUR. Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa pinjaman KUR dari Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak meminta agunan. Dengan demikian, Kementerian terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap KUR tanpa hambatan yang berlebihan.
