HomeLainnyaBencana dan Izin Hutan: Perdebatan Lama Mengemuka Lagi

Bencana dan Izin Hutan: Perdebatan Lama Mengemuka Lagi

Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir telah memberi dampak yang cukup besar, mulai dari korban jiwa hingga lumpuhnya akses jalan dan komunikasi. Untuk menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan status darurat bencana selama dua pekan, terhitung dari tanggal 28 November hingga 11 Desember 2025. Namun, di tengah musibah tersebut, diskusi di media sosial justru berkembang ke arah perdebatan mengenai peran pejabat tinggi, termasuk Zulkifli Hasan yang kini menjabat Menko Pangan.

Di berbagai platform digital, banyak warganet yang mengaitkan intensitas bencana alam ini dengan berbagai kebijakan lama, termasuk masa jabatan Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan tahun 2009 hingga 2014. Salah satu postingan yang menarik perhatian publik datang dari akun Instagram Balqis Humaira. Dalam tulisannya, ia menyoroti kerusakan hutan dan menyalahkan sejumlah kebijakan serta regulasi yang dinilai mempermudah perambahan dan alih fungsi lahan. Ia menegaskan, “Zul, saya sebut nama kamu langsung. Selama ini masyarakat merasa tertekan, tapi diminta pura-pura tidak tahu. Banjir di kampung kamu, longsor yang menghantam rumah warga—semuanya tak lepas dari keputusan pejabat yang mengatasnamakan izin dan peraturan.”

Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa deforestasi yang terjadi di kawasan Sumatera dianggap berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Zulhas ketika masih menjadi Menteri Kehutanan. Nama Zulhas memang telah lama dikaitkan dengan isu deforestasi. Aktivis lingkungan kerap menyinggung masa kepemimpinan Zulhas, terutama terkait kasus alih fungsi Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, yang hampir seluruhnya dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal dalam skala luas.

Balqis juga menambahkan bahwa luas hutan yang dulu mencapai puluhan ribu hektare kini hanya menyisakan kenangan masa lalu. “Hutannya dulu sekitar 83 ribu hektare. Sekarang yang tersisa hanya sedikit, didominasi oleh perkebunan sawit ilegal yang masuk tanpa batas. Perambahan hutan terjadi di mana-mana,” tulisnya lagi.

Menurut pengamatannya, hilangnya fungsi ekologis hutan membuat wilayah-wilayah tersebut menjadi semakin rentan terkena bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang kini sering melanda.

Sementara itu, atmosfer perdebatan di dunia maya semakin memanas dengan beredarnya kembali potongan video dokumenter dari tahun 2013. Dalam video tersebut, aktor Hollywood Harrison Ford tampak mewawancarai Zulkifli Hasan dan memberikan kritik tajam terhadap pemerintah Indonesia karena gagal mengatasi deforestasi, terutama di Tesso Nilo. Video ini kembali viral sebagai pengingat publik pada momen bencana banjir yang terjadi saat ini.

Akun @voxnetizens turut mengunggah video itu dan menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana tidak semata-mata karena fenomena alam, melainkan lebih besar disebabkan oleh ulah manusia melalui berbagai kebijakan. “Bencana ini terjadi karena keputusan manusia, bukan karena bumi marah. Yang memperkaya perusahaan sawit adalah manusia, yang memberikan izin pun manusia,” demikian kutipan dari unggahan tersebut.

Terlepas dari berbagai sudut pandang, polemik ini menunjukkan bagaimana bencana alam seringkali dijadikan momen refleksi sekaligus kritik terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan yang dianggap belum berpihak pada keberlanjutan dan keselamatan masyarakat luas. Dialog tentang hubungan antara kebijakan lama dan dampaknya terhadap lingkungan kembali mengemuka di tengah derasnya arus bencana di Sumatera.

Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan

ARTIKEL TERKAIT

paling populer