Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan dalam penanggulangan dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara di Pulau Sumatera. Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, balai-balai pelestarian kebudayaan di wilayah tersebut telah diminta untuk mendirikan posko penanganan dampak bencana alam. Posko-posko tersebut tidak hanya berfungsi sebagai informasi dan pendataan, tetapi juga membantu masyarakat terdampak dan petugas yang bertanggung jawab menjaga cagar budaya.
Kementerian Kebudayaan akan melalui posko-posko tersebut untuk mendata kebutuhan seniman, budayawan, serta petugas dan juru pelihara cagar budaya yang terkena dampak bencana. Penanganan situs sejarah dan cagar budaya yang terdampak bencana akan dilakukan bersama kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Menteri Kebudayaan juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan dan program berkelanjutan untuk mencegah bencana alam di masa depan.
Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti peran penting drainase dalam mitigasi tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Dia menekankan perlunya langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk mencegah terulangnya bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah saat ini tengah fokus membantu warga terdampak bencana alam dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, bahan bakar, dan layanan telekomunikasi. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk menjaga warisan kebudayaan bangsa dan memastikan kesejahteraan para pelaku kebudayaan di daerah terdampak bencana.
