Pada kesempatan International Postgraduate Student Conference (IPGSC) di Universitas Indonesia tanggal 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo—yang menjabat sebagai Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)—menyoroti urgensi memahami ruang siber sebagai lanskap strategis baru yang sepenuhnya berbeda dari medan tradisional seperti darat, laut, dan udara. Ia menggambarkan ruang siber sebagai wilayah virtual dengan karakter utama yang tanpa batas fisik, tanpa koordinasi tunggal, dan tidak bisa dikontrol hanya oleh satu otoritas.
Ketiadaan batas geografis di ruang siber, menurut Dr. Sulistyo, menyebabkan segala aktivitas digital dapat secara langsung berpengaruh besar terhadap sistem keamanan dan stabilitas global. “Segala sesuatu yang terjadi di ruang siber bisa berdampak lintas negara secara instan, tanpa kenal sekat yuridiksi,” ungkapnya dalam pidato tersebut. Ia menjelaskan bahwa di era digital, kerentanan satu negara bisa langsung menjadi masalah bersama di level internasional.
Situasi inilah yang membuat dunia maya tidak lagi sekadar menjadi media komunikasi ataupun penyimpanan data, melainkan sudah berubah menjadi titik rawan konflik, persaingan, serangan, dan bahkan ajang perebutan kekuasaan antara negara maupun aktor non-negara. Serangan siber, disinformasi, pencurian identitas, hingga sabotase infrastruktur jasa publik kini bisa dilakukan tanpa keharusan untuk secara fisik melintasi perbatasan negara, mempersempit ruang kontrol kedaulatan negara tradisional.
Aspek borderless tersebut menghadirkan tantangan nyata bagi penegakan regulasi serta ketahanan nasional. Negara kini dipaksa mencari cara baru menjamin kedaulatan digital, sebab hukum dan aturan fisik tidak mampu menjangkau dunia maya yang sangat cair dan tersebar lintas yurisdiksi. Penjahat siber, kelompok kriminal terorganisasi, hingga pihak yang didukung pemerintah bisa secara leluasa menyerang aset penting negara lain tanpa risiko tertangkap secara langsung. Proses atribusi pelaku menjadi sangat rumit; penanganan respons kolektif juga menemui banyak hambatan koordinasi.
Ruang siber secara fundamental telah mendefinisikan ulang cara negara mempersepsi ancaman dan situasi konflik. Menurut Dr. Sulistyo, “Konflik dan serangan siber dapat melumpuhkan ekonomi, mengendalikan opini publik, bahkan memperkeruh stabilitas politik suatu negara tanpa melibatkan militer maupun kekuatan tempur di dunia nyata.” Dalam bahasa lain, ruang siber menjadi arena konflik generasi baru, yang tidak terdeteksi secara kasat mata namun sangat destruktif.
Di tengah kompetisi antara negara-negara besar, infrastruktur digital, penguasaan kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, dan sistem telekomunikasi menjadi amunisi geopolitik, tidak kalah penting dari senjata konvensional. Keberhasilan di sektor digital kini menjadi kekuatan strategis untuk menekan lawan, sekaligus memperkuat posisi negara di kancah internasional.
Menyadari tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi aktif untuk memastikan tata kelola ruang siber global berjalan adil dan tidak didominasi kepentingan kekuatan besar. Indonesia terlibat aktif di forum ASEAN, PBB, maupun kerja sama internasional lain demi memperjuangkan norma perilaku negara di ruang siber, membangun langkah-langkah kepercayaan bersama antarpihak, serta mendorong penguatan kapasitas kolektif menangani ancaman lintas negara. Dalam berbagai diskusi, Indonesia selalu menegaskan pentingnya perlindungan negara-negara berkembang dari dampak negatif rivalitas digital yang tidak seimbang.
Dr. Sulistyo menyampaikan bahwa kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi serangan digital sangat bergantung pada pembangunan sistem keamanan yang adaptif dan tangguh. Ia menawarkan beberapa prioritas strategis utama. Di antaranya: modernisasi infrastruktur pertahanan siber nasional agar mampu menghadapi ragam ancaman terbaru, peningkatan kerja sama internasional secara berkelanjutan demi menghadirkan respons efektif dan terkoordinasi, serta investasi berkelanjutan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia siber agar dapat bersaing di tingkat global.
“Di zaman ruang maya yang tanpa sekat, tidak ada satu negara pun yang bisa benar-benar aman jika negara lain masih rentan. Keamanan siber merupakan dimensi utama keamanan nasional, sekaligus menjadi fondasi keamanan kolektif internasional,” pungkas Dr. Sulistyo saat menutup pidatonya.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
