Padang lamun di sepanjang pesisir Indonesia menunjukkan ciri-ciri penurunan kondisi karena tekanan antropogenik seperti perubahan fungsi pesisir, polusi, praktik penangkapan ikan yang merusak, dan dampak perubahan iklim. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah penting dengan memperkuat standar pengukuran karbon biru padang lamun untuk mendukung konservasi pesisir yang lebih efektif, mendukung perdagangan karbon, serta kontribusi Indonesia dalam mengurangi perubahan iklim global.
Manual pengukuran karbon biru lamun telah diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara. Ini menjadi acuan nasional pertama untuk pengukuran cadangan karbon pada padang lamun di seluruh Indonesia dengan tujuan menyediakan data yang kredibel dan berdasarkan sains. Langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola karbon biru yang terpercaya agar Indonesia dapat lebih aktif dalam mitigasi iklim dan perdagangan karbon global.
Indonesia memiliki keanekaragaman lamun yang tinggi dengan banyak spesies hidup di perairan Indonesia, seperti Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Cymodocea serrulata. Padang lamun dikenal sebagai penyerap karbon yang efisien, mampu menyimpan karbon dalam jangka waktu yang lama asalkan habitatnya terjaga. Namun, banyak padang lamun di Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat tekanan antropogenik yang mengancam upaya mitigasi perubahan iklim.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi strategis, seperti Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Permen KP No. 1 Tahun 2025, dan Kepmen KP No. 52 Tahun 2024 terkait upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Ekosistem lamun dianggap sebagai aset penting dalam perdagangan karbon berbasis konservasi dan restorasi.
Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Firdaus Agung menambahkan bahwa manual pengukuran karbon biru lamun disusun untuk meningkatkan kualitas inventarisasi karbon biru, memperkuat efisiensi program konservasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam mekanisme perdagangan karbon internasional. Terlebih lagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk memperkuat tata kelola sumber daya laut berdasarkan sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi untuk mendukung ekonomi biru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mencapai target iklim nasional.
