Jakarta — Insiden salah kirim Bitcoin oleh Bithumb kini merembet ke ranah politik dan regulasi di Korea Selatan. Bukan hanya soal kekeliruan operasional bursa, kasus ini juga memicu kritik keras terhadap regulator yang dinilai gagal membaca risiko lebih awal, meski sebelumnya sudah beberapa kali memeriksa perusahaan tersebut.
Regulator Disorot Usai Insiden Bithumb
Awal bulan ini, Bithumb tanpa sengaja mengirimkan Bitcoin senilai sekitar USD 43 miliar atau setara Rp 72,51 triliun ke akun pengguna. Meski kejadian itu disebut hanya berdampak pada buku besar internal dan segera diperbaiki, kasusnya tetap menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana kesalahan sebesar itu bisa lolos dari pengawasan?
Komisi Jasa Keuangan Korea dan Badan Pengawas Keuangan (Financial Supervisory Service/FSS) disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Bithumb sebanyak tiga kali sejak 2022. Namun, rangkaian inspeksi itu tidak menemukan masalah yang kemudian memicu insiden tersebut.
Kritik Parlemen: Bukan Sekadar Kesalahan Teknis
Mengutip laporan The Korea Times, anggota parlemen Kang Min-guk menyebut insiden ini bukan hanya soal kesalahan teknis di tubuh bursa. Menurutnya, kasus tersebut justru memperlihatkan kelemahan yang lebih dalam dalam pasar aset virtual Korea Selatan, termasuk minimnya pengawasan dan aturan yang belum memadai.
Kritik serupa juga datang dari sejumlah perwakilan lain yang menilai regulator terlalu mudah melempar tanggung jawab ke bursa, tanpa memastikan pengawasan yang benar-benar ketat dari FSS. Dalam pandangan mereka, kasus Bithumb menjadi bukti bahwa sistem pengawasan belum cukup solid untuk mencegah kekeliruan besar di pasar kripto.
Promosi Internal Berujung Kekacauan
Masalah bermula ketika 695 orang secara tidak sengaja menerima lebih dari 2.000 Bitcoin sebagai bagian dari promosi, dengan nilai sekitar USD 135 juta atau Rp 2,27 triliun. Beberapa pengguna yang menyadari adanya kejanggalan langsung menjual aset tersebut.
Aksi itu sempat memicu lonjakan harga Bitcoin di bursa Bithumb hingga sekitar USD 55.000. Walau situasi akhirnya dikendalikan, insiden ini tetap meninggalkan sorotan tajam terhadap kualitas pengawasan internal bursa dan efektivitas pemeriksaan regulator Korea Selatan.
