Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menekankan pentingnya negara menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah saat terjadi eskalasi konflik. Situasi tegang di kawasan tersebut yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat berdampak luas pada sejumlah negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya, yang merupakan destinasi utama PMI.
Data resmi publikasi Januari 2026 dari KP2MI menunjukkan bahwa ribuan PMI bekerja di Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga, perawat lansia, dan buruh sektor informal. Heru menegaskan bahwa negara harus memastikan keamanan para PMI sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjamin perlindungan selama bekerja.
Untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik, langkah mitigasi perlu segera diambil. Perwakilan RI di negara yang terdampak perlu melakukan pendataan ulang, pemantauan kondisi lapangan, dan memastikan jalur komunikasi darurat terbuka bagi PMI. Heru juga mendorong pemerintah untuk membentuk hotline atau pusat informasi khusus bagi PMI di luar negeri.
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerja Migran Indonesia dengan perusahaan penempatan PMI diperlukan untuk memastikan keamanan dan pemantauan kondisi pekerja migran. Kepastian informasi bagi keluarga di Indonesia juga penting sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh. Heru menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam melindungi para PMI dan memberikan kepastian kepada keluarga mereka di tengah situasi global yang tidak menentu.
