Di tengah perdebatan soal reformasi sektor keamanan, kuliah tamu Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026 justru menyorot satu hal yang sering menentukan masa depan institusi militer: jalur karier para perwiranya. Forum yang menjadi bagian dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan itu menghadirkan Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie.
Alih-alih berhenti pada soal promosi jabatan yang ideal di atas kertas, diskusi ini mengulas ketegangan nyata antara profesionalisme dan kedekatan personal dalam tubuh militer Indonesia. Dari perspektif para pembicara, urusan karier prajurit bukan sekadar administrasi internal, melainkan cermin dari seberapa sehat relasi sipil-militer dijalankan dalam sistem demokrasi.
Promosi Jabatan dan Bayang-Bayang Politik
Dr. Aditya Batara Gunawan menilai perkembangan politik nasional, terutama corak kepemimpinan populis, ikut memengaruhi arah karier prajurit TNI. Dalam praktiknya, promosi dan penempatan jabatan strategis dinilai kerap bersinggungan dengan hubungan personal serta preferensi pemimpin politik. Situasi ini, menurutnya, membuat prinsip meritokrasi tidak selalu berdiri kokoh.
Ia juga mengingatkan bahwa dominasi relasi personal dalam politik praktis berisiko mempersempit ruang kontrol institusi sipil. Ketika pengawasan melemah, mekanisme check and balance ikut terdorong ke pinggir. Karena itu, sistem yang transparan dan berbasis merit menjadi penting agar keputusan strategis tidak terlalu mudah dipengaruhi kepentingan eksternal.
Membandingkan Model Penunjukan Militer di Negara Demokrasi
Forum ini juga menyinggung bahwa tidak ada satu pola baku dalam pengaturan jabatan militer tertinggi di negara demokrasi. Aditya membandingkan praktik di sejumlah negara, termasuk Inggris yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam penunjukan panglima militer tertinggi, sementara negara lain memberi porsi lebih besar kepada eksekutif atau legislatif.
Perbandingan itu menunjukkan bahwa desain institusional bisa berbeda-beda, selama tetap berada dalam kerangka demokratis. Intinya bukan pada bentuk tunggal, melainkan pada bagaimana relasi sipil dan militer diatur agar tetap seimbang, akuntabel, dan tidak mengaburkan garis kewenangan.
Reformasi TNI dan Masalah Regenerasi
Beni Sukadis menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya bisa tumbuh jika kontrol sipil berjalan sehat dan berimbang. Ia menyebut militer profesional ditopang oleh pendidikan yang terencana, kesejahteraan personel yang layak, dan dukungan alutsista yang memadai. Dalam konteks Indonesia, era pasca-Reformasi disebut sebagai titik balik penting, terutama setelah pemisahan TNI dan Polri serta penguatan aturan yang menegaskan posisi nonpartisan militer.
Namun, Beni juga mengakui bahwa tantangan lama belum sepenuhnya hilang. Kedekatan personal dengan pemimpin politik masih kerap disebut sebagai faktor yang memengaruhi promosi jabatan strategis. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat, sebagai gambaran bahwa rotasi tidak selalu mengikuti harapan rotasi antarmatra dan tetap memiliki nuansa politik yang kuat.
Sementara itu, Yudha Kurniawan menyoroti masalah struktural dalam sistem karier militer. Secara ideal, seorang perwira membutuhkan waktu sekitar 25–28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara jumlah perwira dan ketersediaan jabatan memunculkan bottleneck dan penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI.
Yudha juga menyebut keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan, kesenjangan kualitas rekrutmen, serta hambatan anggaran dan infrastruktur pelatihan sebagai faktor yang memperberat persoalan. Semua itu, menurutnya, ikut mengganggu proses regenerasi dan membuat pembenahan profesionalisme militer berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Seperti diberitakan dalam diskusi UI mengenai profesionalisme militer Indonesia dan dinamika karier perwira TNI, forum ini memperlihatkan bahwa reformasi sektor keamanan belum bisa dianggap tuntas. Isu keterlibatan militer dalam ranah sipil masih memantik perhatian, terutama di tengah kekhawatiran akan democratic backsliding yang mulai terasa dalam politik Indonesia belakangan ini.
Pesan yang mengemuka dari para pembicara cukup tegas: hubungan sipil–militer adalah relasi yang saling memengaruhi, sehingga keduanya perlu memahami batas masing-masing. Sipil harus tahu sejauh mana intervensi bisa dilakukan, sementara militer dituntut menjaga meritokrasi dan integritas agar profesionalisme tidak kalah oleh pertimbangan sesaat.
