Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan kuliah tamu dengan agenda utama membedah tantangan profesionalisme militer dan pola karir di tubuh TNI. Acara yang merupakan bagian dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan ini menghadirkan tiga pembicara yang telah lama malang melintang di bidang politik dan pertahanan Indonesia, yaitu Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan yang juga peneliti di Universitas Bakrie. Diskusi berlangsung interaktif, dengan penekanan pada pemetaan perkembangan profesionalisme militer, tata kelola promosi perwira, dampak relasi sipil–militer, serta tantangan konsolidasi demokrasi.
Memotret lebih dalam, Dr. Aditya menengarai bahwa kondisi politik mutakhir, utamanya pola kepemimpinan populis, telah membawa pengaruh besar terhadap sistem karir di lingkungan militer Indonesia. Dalam banyak kasus, jabatan strategis militer tidak semata-mata didasarkan pada prestasi, melainkan juga oleh faktor hubungan personal yang menguat di lingkungan politik dan birokrasi pertahanan. Jalinan personal antara elite politik dan perwira TNI, menurut Aditya, berisiko menekan mekanisme check and balance serta mempersempit ruang kontrol sipil terhadap proses promosi perwira tinggi. Fenomena ini rentan memperlemah upaya membangun institusi militer yang profesional dan berintegritas.
Pertanyaan strategis pun mengemuka, yakni bagaimana batas ideal antara otoritas sipil dan militer dapat dijaga dalam pengelolaan karir militer. Dalam praktik internasional, seperti yang diuraikan Aditya, beberapa negara demokrasi memberikan legitimasi parlemen dalam penunjukan pimpinan militer tertinggi, sementara di negara lain, eksekutif memiliki kewenangan mutlak. Yudha kemudian menyelipkan studi kasus dari Inggris, dimana penunjukan pimpinan tertinggi militer murni menjadi domain eksekutif tanpa perlu persetujuan legislatif. Dari sini nampak bahwa corak hubungan sipil–militer di tiap negara bisa sangat variatif meskipun komitmen pada prinsip demokrasi tetap jadi fondasi utamanya.
Di lain sisi, Beni Sukadis menyoroti bahwa fondasi profesionalisme militer adalah adanya kontrol sipil demokratis yang tegas. Profesionalitas tidak hanya dibangun dari pelatihan, kesejahteraan yang baik, ataupun dukungan persenjataan, namun juga terletak pada posisi militer yang netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Setelah era Reformasi, lanskap TNI di Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama lewat pemisahan TNI dan Polri dan lahirnya paket undang-undang sektor pertahanan. Meski begitu, nilai meritokrasi dalam rotasi dan promosi pejabat militer masih sering berbenturan dengan kepentingan relasi personal antara pemimpin politik dan perwira tinggi, memunculkan dilema konsistensi dalam sistem karir militer.
Beni juga menyinggung dinamika rotasi Panglima TNI yang tak selalu mengikuti pakem antarmatra sebagaimana diasumsikan publik. Dengan menyorot pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berlatar belakang Angkatan Darat, diskusi memperlihatkan bahwa preferensi kepemimpinan nasional kerap lebih menentukan dibanding logika rotasi atau prinsip formal yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis.
Yudha Kurniawan memberikan perspektif struktural, menunjukkan terdapat ketimpangan antara jumlah perwira dengan struktur jabatan yang disediakan. Menurut hasil kajiannya, secara teoritis perwira butuh waktu 25 hingga 28 tahun karir untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal, namun stagnasi karir sering terjadi. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya lembaga pendidikan militer, bottleneck dalam promosi, ketimpangan kualitas SDM sejak proses seleksi awal, serta kendala dalam anggaran dan fasilitas pelatihan. Semua ini berdampak langsung pada proses regenerasi kepemimpinan dan penataan ulang sistem karir militer.
Kegiatan kuliah tamu ini menjadi langkah strategis untuk menambah wawasan mahasiswa atas dinamika sektor keamanan nasional, terutama posisi militer di ruang demokrasi yang terus bergeser. Ajang dialog antardosen, peneliti, dan praktisi ini bukan hanya menggugah refleksi kritis, tetapi juga menantang peserta untuk berpikir ulang tentang strategi memperbaiki profesionalisme militer di tengah dinamika politik nasional.
Pembahasan tentang topik ini sangat relevan saat Indonesia tengah dikaji mengalami gejala kemunduran demokrasi atau democratic backsliding oleh banyak kalangan akademisi. Isu peran militer dalam ranah sipil pun semakin sering diperdebatkan dan diawasi. Namun, Dr. Aditya mengingatkan bahwa hubungan sipil–militer sejatinya berlangsung dua arah dan membutuhkan keseimbangan. Tak cukup hanya membendung ekspansi peran militer ke sektor sipil, namun sipil sebagai aktor dominan juga punya tanggung jawab menegaskan batas dan peranannya terhadap institusi militer. Dalam praktik tata kelola karir dan promosi perwira, jika kontrol sipil terlalu dominan tanpa disertai pemahaman kontekstual, bisa memunculkan efek buruk yang tidak diharapkan bagi organisasi militer. Untuk itu, di banyak negara demokrasi maju, penyelesaian masalah seperti ini lebih sering ditempuh melalui reformasi internal yang berorientasi organisasional, bukan sekadar lewat keputusan politis yang berpotensi pragmatis.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
