Investor Besar Tether Kucurkan Jutaan Pound ke Reform UK, Partai Inggris yang Gencar Dukung Kripto
Arus uang dari dunia aset digital kembali masuk ke politik Inggris. Christopher Harborne, investor besar di Tether yang berbasis di Thailand, disebut menambah dukungan finansial kepada Reform UK, partai yang menjadikan kripto sebagai salah satu agenda utamanya. Berdasarkan pengungkapan Komisi Pemilihan Umum Inggris, kontribusi Harborne mencapai jutaan poundsterling dan kembali memunculkan sorotan soal kedekatan antara modal kripto dan panggung politik.
Donasi Baru Menambah Dukungan yang Sudah Besar
Harborne, yang diketahui memegang sekitar 12% saham di Tether, sebelumnya telah menyumbang 9 juta poundsterling atau sekitar Rp 204,61 miliar kepada Reform UK. Kini, menurut laporan The Guardian yang merujuk pada pengajuan regulasi terbaru, ia kembali memberikan 3 juta poundsterling atau sekitar Rp 68,20 miliar pada November. Dengan demikian, total dukungan yang terungkap ke partai tersebut kian membengkak.
Reform UK dipimpin Nigel Farage dan sejak awal menempatkan aset digital sebagai bagian penting dari agenda ekonominya. Partai itu berusaha tampil sebagai kendaraan politik yang ramah terhadap industri kripto, sebuah posisi yang membuat aliran dana dari tokoh seperti Harborne menjadi perhatian tersendiri.
Kripto Jadi Bagian dari Strategi Politik Reform UK
Reform UK tidak hanya berbicara soal dukungan kebijakan. Partai ini juga mencoba membawa kripto masuk ke praktik politik sehari-hari. Pada 2025, Reform menjadi partai politik Inggris pertama yang menerima donasi dalam bentuk aset digital, sehingga para pendukungnya bisa berkontribusi menggunakan mata uang kripto seperti bitcoin.
Di sisi kebijakan, partai tersebut berjanji menjadikan Inggris sebagai “pusat utama” untuk aset digital. Salah satu usulan yang mereka dorong adalah memangkas pajak keuntungan modal atas kripto dari 18% menjadi 10%. Langkah ini memperjelas arah politik Reform UK: menggaet pemilih pro-kripto sekaligus membangun citra sebagai partai yang lebih terbuka terhadap inovasi finansial.
Kontroversi Soal Transparansi dan Risiko Asing
Namun, pendekatan itu tidak lepas dari kritik. Pada Januari, ketua dari tujuh komite parlemen mendesak pemerintah Inggris melarang donasi kripto kepada partai politik. Kekhawatiran utama mereka adalah soal transparansi sumber dana, karena aset digital dinilai bisa menyamarkan identitas pemberi sumbangan.
Para pengkritik juga menyoroti kemungkinan masuknya pengaruh asing dalam sistem politik. Di tengah meningkatnya peran kripto dalam pendanaan kampanye, pertanyaan soal siapa yang membiayai politik dan bagaimana asal dananya diverifikasi kini menjadi semakin tajam.
