Jakarta — Korea Utara kembali disorot setelah diduga menjalankan operasi pekerja IT palsu untuk menyusup ke perusahaan-perusahaan asing dan mengalirkan dana besar ke negaranya. Skema ini disebut bukan sekadar soal penipuan identitas, melainkan bagian dari jaringan yang juga berkaitan dengan pencurian data, pemasangan malware, hingga pemerasan.
Identitas palsu, gaji besar, dan aliran dana ke Pyongyang
Menurut laporan yang dikutip dari sumber terkait, para pekerja asal Korea Utara diduga masuk ke perusahaan dengan memakai identitas curian, dokumen palsu, dan kredensial yang dipalsukan. Dengan cara itu, mereka bisa lolos sebagai kandidat kerja yang sah dan memperoleh penghasilan yang tidak kecil, bahkan disebut mencapai USD 200.000 per tahun.
Dana yang didapat kemudian dilaporkan dikirim kembali ke Korea Utara. Skema ini membuat operasi tersebut bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjadi jalur pemasukan yang penting bagi rezim di tengah tekanan sanksi internasional.
AI dipakai untuk menyamarkan pelaku saat wawancara
Laporan yang sama menyebut metode mereka makin sulit dideteksi karena memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi itu diduga digunakan untuk mengubah tampilan wajah, suara, dan aksen para pelaku saat menjalani wawancara video, sehingga mereka tampak selaras dengan identitas yang dipakai.
Langkah ini membuat proses verifikasi kandidat menjadi lebih rumit. Bagi perusahaan yang hanya mengandalkan pemeriksaan jarak jauh, penyamaran semacam ini bisa lolos tanpa terdeteksi sampai pelaku sudah masuk ke sistem internal.
AS sebut data sensitif dijadikan senjata
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menegaskan bahwa Korea Utara menggunakan data sensitif sebagai senjata. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa para pekerja palsu tidak hanya bekerja untuk menerima gaji, tetapi juga menjalankan misi yang lebih berbahaya setelah berhasil menembus perusahaan.
Sejumlah aktivitas yang disebut dalam laporan mencakup penanaman malware, pencurian data, dan pemerasan. Pemerintah AS, kata Bessent, akan terus menelusuri aliran dana tersebut untuk mengungkap aktivitas ilegal yang diduga terkait Korea Utara.
