Senat Australia Dukung Aturan Baru untuk Perketat Pengawasan Kripto
Australia kian serius menata ulang industri aset digital. Komite Senat negara itu baru saja merilis laporan yang pada dasarnya memberi lampu hijau bagi rencana pemerintah untuk membawa platform kripto dan layanan kustodian masuk ke dalam rezim layanan keuangan. Bagi regulator, ini bukan sekadar penertiban administratif, melainkan upaya menutup celah pengawasan di sektor yang tumbuh cepat, tetapi selama ini bergerak dengan standar yang belum seragam.
Regulasi Kripto Akan Disatukan dengan Aturan Keuangan
Laporan tersebut mendukung RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025, yang dirancang untuk mengubah aturan korporasi dan ketentuan ASIC. Intinya, bisnis yang menangani token digital atas nama pelanggan akan dikenai kewajiban perizinan dan kepatuhan yang lebih jelas. Jika aturan ini disahkan, operator platform aset digital dan penyedia penyimpanan berbasis token wajib mengantongi Lisensi Layanan Keuangan Australia.
Selain izin, perusahaan juga harus memenuhi standar keamanan aset dan membuka informasi yang lebih jelas kepada klien ritel. Pendekatan ini menempatkan perantara aset digital ke dalam kerangka layanan keuangan yang sudah ada, bukan membiarkan mereka berjalan di area abu-abu regulasi.
Celakanya, Perlindungan Konsumen Masih Belum Merata
Salah satu alasan utama dorongan ini adalah kekhawatiran bahwa ada bisnis yang menyimpan aset digital milik klien tanpa perlindungan yang memadai. Pemerintah dan regulator melihat kondisi tersebut sebagai risiko yang tidak bisa dibiarkan, terutama di tengah meningkatnya penggunaan aset kripto oleh publik.
RUU itu juga memberi definisi untuk istilah-istilah kunci seperti “token digital”, “platform aset digital”, dan “layanan kustodian tokenisasi”. Dengan begitu, ruang lingkup pengawasan menjadi lebih tegas dan tidak mudah diperdebatkan.
Masa Transisi Enam Bulan untuk Pelaku Usaha
Jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan, penyedia layanan yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia akan mendapat masa transisi selama enam bulan. Waktu penyesuaian ini memberi ruang bagi pelaku industri untuk menyiapkan sistem kepatuhan, keamanan, dan pelaporan yang dibutuhkan.
Mengutip laporan komite Senat Australia tersebut, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperbarui cara negara itu mengawasi aset digital tanpa membiarkan industri tumbuh tanpa pagar. Bagi sektor kripto, pesan yang dikirim Canberra cukup jelas: inovasi tetap boleh bergerak, tetapi tidak lagi di luar jangkauan aturan.
