Komite Senat Australia baru-baru ini merilis laporan mengenai kerangka kerja regulasi aset digital yang diusulkan oleh pemerintah. Laporan ini mendukung undang-undang yang akan membawa platform kripto dan layanan kustodian di bawah naungan layanan keuangan Australia. Langkah tersebut dilihat sebagai usaha menuju modernisasi pengawasan aset digital di tengah pertumbuhan industri yang pesat namun masih teratur secara tidak merata.
RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang diusulkan bertujuan untuk mengubah undang-undang korporasi dan ASIC untuk menciptakan rezim perizinan dan kepatuhan bagi bisnis yang menangani token digital atas nama klien. Dalam kerangka kerja ini, operator platform aset digital dan layanan penyimpanan aset berbasis token akan diperlukan untuk memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia, mematuhi standar keamanan aset, dan memenuhi persyaratan pengungkapan kepada klien ritel.
Perubahan ini dimaksudkan untuk menutup celah regulasi yang dapat memungkinkan bisnis menyimpan aset digital klien tanpa perlindungan yang memadai. Undang-undang tersebut menetapkan definisi untuk konsep inti seperti “token digital,” “platform aset digital,” dan “layanan kustodian tokenisasi,” dengan tujuan membawa perantara yang berurusan dengan aset pelanggan di bawah kerangka layanan keuangan yang ada.
Jika diimplementasikan, aturan ini akan meliputi masa transisi enam bulan bagi penyedia yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya regulator Australia untuk memperbarui pengawasan aset digital dan meningkatkan kepatuhan dalam industri yang terus berkembang.
