Aturan Pajak Kripto AS: Pro dan Kontra, Bitcoin & Pengecualian

Menteri Keuangan Brasil yang baru, Dario Durigan, memutuskan untuk menunda konsultasi publik mengenai pajak kripto. Keputusan ini diambil karena pemerintah sedang fokus pada pemilihan presiden yang akan datang pada bulan Oktober. Durigan baru saja dilantik setelah Fernando Haddad mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sao Paulo. Dia ingin menghindari kontroversi terkait pajak selama tahun pemilihan, sehingga konsultasi ditunda untuk sementara waktu. Pada bulan November, bank sentral Brasil mengeluarkan aturan baru yang mengatur penyedia layanan kripto di bawah hukum sektor keuangan yang ada. Hal ini memberikan pengawasan lebih terhadap transaksi stablecoin dan penggunaan aset virtual untuk transfer internasional. Kepala bank sentral, Gabriel Galipolo, mengungkapkan bahwa penggunaan kripto domestik mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, terutama dalam transaksi stablecoin. Konsultasi Kementerian Keuangan kedepannya diharapkan dapat membahas topik perpajakan terkait transaksi kripto. Penundaan kebijakan terkait kripto ini sejalan dengan rencana penundaan kebijakan fiskal lainnya, seperti proposal untuk mengakhiri pengecualian pajak atas sekuritas investasi. Kabar terakhir menyebutkan bahwa penundaan atas kebijakan ini mungkin akan terjadi hingga masa jabatan presiden baru dimulai pada tahun 2027.

Source link