Tiongkok menunjukkan dua wajah yang kontras dalam urusan aset digital: di satu sisi menekan keras perdagangan kripto dan aktivitas spekulatif, di sisi lain justru mendorong penggunaan blockchain di sektor keuangan dan infrastruktur data. Dalam kerangka itu, teknologi blockchain tidak diposisikan sebagai alat investasi liar, melainkan sebagai komponen penting untuk modernisasi layanan dan sistem ekonomi.
Blockchain didorong, kripto ditekan
Presiden Tiongkok Xi Jinping sebelumnya menyebut blockchain sebagai salah satu terobosan penting dalam inovasi teknologi inti. Ia menekankan perlunya mempercepat pengembangan aplikasi berbasis blockchain serta memperluas penggunaannya dalam aktivitas ekonomi global. Sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah Tiongkok memberi ruang besar pada teknologi dasarnya, meski tetap membatasi aset kripto yang dianggap berisiko.
Faktur elektronik dan layanan keuangan ikut berubah
Salah satu contoh penerapan yang menonjol datang dari Shenzhen. Pada April 2021, Biro Pajak Shenzhen memperluas sistem faktur elektronik berbasis blockchain pertama di negara itu. Langkah ini menjadi sinyal bahwa blockchain mulai masuk ke area administratif dan layanan publik, bukan hanya wacana industri. Di sektor keuangan, pendekatan serupa juga membuka peluang integrasi blockchain dalam layanan pinjaman bank dan pengelolaan data yang lebih efisien.
Larangan kripto tidak menghapus peran Tiongkok di jaringan Bitcoin
Meski pada tahun yang sama Tiongkok memperketat larangan terhadap transaksi dan penambangan kripto, posisinya di ekosistem Bitcoin belum hilang sepenuhnya. Berdasarkan data Compass Mining, pada Januari 2026 Tiongkok masih menyumbang 11,7% dari total hashrate global, menjadikannya salah satu penambang Bitcoin terbesar ketiga di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan tidak serta-merta memutus keterlibatan negara tersebut dalam jaringan aset digital global.
