Lemhannas Tegaskan Pentingnya Strategi Fleksibel dalam Hubungan Internasional

Langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan yang cukup besar dari masyarakat. Diskusi tentang frekuensi kunjungannya ke luar negeri, mulai dari pertemuan bilateral hingga hadir di forum internasional, kerap mengisi ruang pemberitaan nasional.

Di tengah ramainya kunjungan tersebut, respons warganet juga sangat beragam. Banyak yang bertanya-tanya, “Apakah kunjungan ke luar negeri itu produktif?” atau “Apa keuntungan konkret yang dirasakan rakyat dari aktivitas diplomasi itu?” Hal semacam ini muncul lantaran hasil kesepakatan atau kerja sama internasional tidak selalu dapat dilihat sesaat dan jelas seperti proyek pembangunan langsung.

Tantangan global saat ini justru mempertegas mengapa diplomasi menjadi aset strategis bagi negara. Dunia tengah menghadapi ketegangan geopolitik yang meningkat—rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian nyata, peperangan Rusia-Ukraina belum usai, dan konflik di Timur Tengah turut mengguncang ekonomi global. Berbagai faktor eksternal ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, hingga peluang kerja di Indonesia.

Dalam satu setengah tahun terakhir, Presiden Prabowo telah melakukan sederet kunjungan ke luar negeri yang menegaskan komitmen Indonesia sebagai pemain aktif di kancah internasional. Keaktifan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi upaya menjaga posisi Indonesia agar tetap diperhitungkan di tengah arus globalisasi dan perubahan geopolitik yang dinamis.

Isu relevansi dan pentingnya diplomasi luar negeri menjadi bahan diskusi dalam IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di UI, Depok. Diskusi tersebut menyoroti perbedaan persepsi yang lebar antara elit diplomatik dan publik luas dalam memahami makna peran dan aktivitas Indonesia di forum internasional. Banyak masyarakat mengamati keaktifan pemerintah, namun sedikit yang benar-benar memahami konteks dan urgensinya.

Anggy Pasaribu, salah satu moderator dalam diskusi itu, menegaskan bahwa persoalan geopolitik global saat ini memberi efek nyata bagi Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, harga bahan bakar, inflasi, ketersediaan barang, dan bahkan stabilitas lapangan kerja dipengaruhi kondisi eksternal yang tidak menentu.

Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas berpendapat bahwa fragmentasi geopolitik harus dihadapi secara aktif dengan menjaga hubungan baik dengan banyak negara. Keterlibatan Indonesia juga merupakan refleksi prinsip bebas aktif yang kini dijalankan dengan pendekatan yang lebih lentur dan dinamis, atau sering disebut dengan strategi hedging. Model ini membuat Indonesia leluasa berinteraksi dengan berbagai kekuatan dunia tanpa harus sepenuhnya terikat pada salah satu poros.

Broto Wardoyo, selaku akademisi Hubungan Internasional UI, menambahkan, tak sekadar menyeimbangkan hubungan luar negeri, Indonesia juga memperkuat fondasi ketahanan domestik. Dengan mempraktikkan resilience-based hedging, bukan hanya fleksibilitas diplomatik yang dijaga, tetapi juga kekuatan internal agar tidak mudah terombang-ambing dampak global.

Namun sayangnya, aktivitas-aktivitas strategis tersebut seringkali hanya terekspos melalui liputan terbatas, seperti potret pertemuan atau agenda kunjungan, tanpa narasi kontekstual yang memadai. Hal ini membuat masyarakat lebih memandang diplomasi sebagai agenda seremonial ketimbang strategi penting bagi negara.

Keluhan utama, menurut Anggy, adalah soal komunikasi. Strategi diplomasi pemerintah terlalu sering terhenti hanya di lingkaran elit, belum diolah menjadi narasi publik yang mudah dicerna. Di era media sosial seperti saat ini, narasi yang informatif dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan mutlak. Jika cerita keberhasilan diplomasi tidak dikomunikasikan secara jelas, opini-opini yang lebih emosional dan sederhana di dunia maya bisa memicu kesalahpahaman bahkan polarisasi.

Karenanya, pemerintah perlu lebih proaktif dalam membumikan strategi diplomasi. Tidak hanya mengumumkan agenda dan hasil pertemuan, tetapi juga menjelaskan mengapa langkah tersebut relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan mengenai manfaat diplomasi—misal untuk investasi, perlindungan warga negara di luar negeri, atau peluang kerja—hendaknya dipaparkan lewat bahasa yang akrab di telinga publik.

Di lingkup digital pun, kehadiran negara dituntut bersifat informatif dan membangun narasi, bukan sekadar ramai atau defensif. Narasi yang sekadar membela diri tanpa memperkuat substansi justru berpotensi memperkeruh pemahaman.

Akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia saat ini bukan sekadar memperluas jaringan internasional, melainkan juga memastikan masyarakat paham dan mendukung setiap langkah tersebut. Diplomasi akan benar-benar membawa manfaat jika tidak hanya dihargai di panggung dunia, tetapi juga mendapat kepercayaan dan pengertian dari rakyat sendiri.

Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik