Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Salurkan Dana Desa Mencapai Rp160,39 Miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat bahwa sebanyak 1.334 desa di Provinsi Bengkulu telah menggunakan anggaran dana desa tahap pertama senilai Rp160,39 miliar. Hal ini menunjukkan upaya percepatan penyaluran dana desa untuk memberikan dampak ganda secara langsung bagi sektor riil masyarakat Bengkulu.
Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama
Hingga 12 Juni 2026, penyaluran dana desa tahap pertama di Provinsi Bengkulu mencapai Rp160,39 miliar yang telah disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa di wilayah tersebut. Realisasi tersebut mencapai 99,47 persen dari total pagu Dana Desa (DIPA) Provinsi Bengkulu tahun 2026 sebesar Rp377,08 miliar.
Berdasarkan data, terdapat tujuh wilayah di Provinsi Bengkulu yang penyaluran dana desa tahap pertamanya mencapai 100 persen. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kabupaten Bengkulu Utara dengan 215 desa senilai Rp26,22 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan 142 desa senilai Rp17,05 miliar, Kabupaten Seluma dengan 182 desa senilai Rp21,55 miliar, Kabupaten Kaur dengan 192 desa senilai Rp21,06 miliar, Kabupaten Mukomuko dengan 148 desa senilai Rp18,71 miliar, Kabupaten Kepahiang dengan 105 desa senilai Rp13,34 miliar, dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 142 desa senilai Rp16,94 miliar.
Meskipun demikian, terdapat tujuh desa di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong yang belum menyalurkan alokasi dana desa. Untuk mengatasi hal ini, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor riil di desa.
Dampak Positif Penyaluran Dana Desa
Secara umum, penyaluran dana desa tahap pertama telah memberikan dampak positif bagi ekonomi desa. Bantuan langsung tunai (BLT) desa, pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan, serta penciptaan lapangan kerja lokal menjadi fokus utama pemanfaatan dana desa. Instrumen fiskal APBN ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa dan memastikan kelangsungan ekonomi masyarakat lokal.
