Friday, November 15, 2024
HomeBeritaPrabowo Dipandang Kurang Komitmen terhadap Pengadilan HAM Menurut YLBHI

Prabowo Dipandang Kurang Komitmen terhadap Pengadilan HAM Menurut YLBHI

Capres nomor urut 2 di Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA – Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur tak percaya calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bakal membentuk pengadilan HAM ad-hoc jika memenangi Pilpres 2024. Menurut dia, Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang paling tidak berkomitmen menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

“Di sini (debat Pilpres 2024), Prabowo terlihat yang paling tidak memiliki komitmen. Dia juga bermasalah catatan masa lalunya,” ucap Isnur kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Seolah jadi tradisi di debat-debat pilpres, Prabowo kembali diserang isu HAM. Di debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12) lalu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengungkit dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan puluhan aktivis pro-demokrasi pada kurun waktu 1997-1998.

Di sesi tanya jawab antarkandidat, Ganjar menanyakan dua hal. Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila terpilih sebagai presiden sebagaiman rekomendasi DPR sejak 2009. Kedua, apakah Prabowo bisa membantu menemukan kuburan 13 aktivis yang hilang supaya keluarga korban bisa berziarah.

Dalam tanggapan pertama, Prabowo sempat menyebut pertanyaan Ganjar tendensius. Mantan Danjen Kopassus itu berdalih isu HAM selalu dijadikan peluru untuk menyerangnya saat elektabilitasnya sedang tinggi. Tak puas, Ganjar menyebut Prabowo tak tegas. Prabowo merespons secara emosional.

“Kenapa yang 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Wakil bapak (Mahfud MD) yang mengurus selama ini. Jadi, kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya, kita adakan. Enggak ada masalah. Ya, namanya usaha,” ujar Prabowo ketika itu.

Sejauh ini, Ganjar jadi satu-satunya calon presiden yang menyatakan secara tegas akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam debat perdana, capres nomor urut 1 Anies Baswedan lebih banyak mengulas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

ARTIKEL TERKAIT

paling populer