Pertambangan selalu melibatkan dilema antara kontribusi ekonomi dan dampak ekologis serta sosial yang dihasilkan. Undang-Undang Minerba di Indonesia mencoba menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun, pertanyaan muncul apakah legalisasi tambang rakyat sudah cukup untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), koperasi dari berbagai daerah mulai mengajukan IPR melalui sistem online single submission (OSS) maupun jalur manual. Meskipun proses legalisasi tambang rakyat ini menjanjikan, pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola yang ketat tetap dibutuhkan.
Kontribusi tambang terhadap ekonomi NTB cukup signifikan meskipun ada penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk memantau dan memastikan bahwa legalisasi tambang rakyat tidak hanya membawa kelegalan tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
