Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan pentingnya netralitas dan sinergi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah adanya dinamika unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Netralitas ASN dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga kredibilitas birokrasi, terutama setelah penyampaian 17+8 Tuntutan Rakyat. Selain itu, ASN diminta untuk tetap mematuhi aturan, tidak terlibat dalam polarisasi politik, dan memprioritaskan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Otto menyoroti lima poin utama yang harus dijalankan oleh ASN. Hal tersebut mencakup menjaga netralitas dalam sikap, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan; menegakkan profesionalitas melalui kinerja yang nyata; serta memperhatikan integritas dan kedisiplinan, terutama dalam penggunaan media sosial. Selain itu, pentingnya peningkatan literasi digital untuk melawan hoaks dan memperkuat sinergi antar-instansi agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga ditekankan.
Selain itu, Otto menekankan bahwa ASN harus berperan sebagai pengikat bangsa dan pembawa ketenangan di tengah perbedaan aspirasi masyarakat. Menurutnya, netralitas bukan hanya sekedar aturan, melainkan prinsip moral yang dapat menjaga kehormatan birokrasi dan kepercayaan publik. Tiga catatan penting terkait makna netralitas ASN, yakni netral dalam sikap, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan, juga turut disampaikan.
Apel bersama antara jajaran Kemenko Kumham Imipas dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama seluruh ASN di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas bagi bangsa dan negara.
