Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra. Foto: ANTARA/Yudhi Efendi
JAYAPURA – Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Papua menyatakan perlu pembentukan 38 kampung adat di kabupaten tersebut. Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra mengatakan saat ini di Kabupaten Jayapura terdapat sebanyak 14 kampung adat yang tersebar di 19 distrik, sehingga nanti total menjadi 52 kampung adat.
“Banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam tata pemerintahan, apalagi kodifikasi baru diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada 14 kampung adat pada 2022,” kata Elisa di Jayapura, Minggu (10/12).
Menurut Elisa, penguatan dari kodifikasi tersebut lantas dibuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.
“Atas dasar perda tersebut maka pemerintah daerah sedang menyiapkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan peraturan bupati tentang kampung adat untuk penguatan kapasitas dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan adanya pro dan kontra dalam pembentukan kampung adat itu hal biasa dalam sebuah dinamika demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Namun, dari semua dinamika tersebut, bagaimana pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan satu kepastian hukum dan dukungan kepada masyarakat hukum adat melalui kampung adat,” katanya.
Dia menambahkan bahwa kampung adat merupakan sebuah komunitas tradisional yang memiliki fokus fungsi pada adat dan tradisi serta merupakan satu kesatuan wilayah.
