Ribuan PPPK di Banyuwangi sedang dievaluasi kinerja mereka sebelum ditentukan akan diperpanjang atau tidak. Ilustrasi PPPK guru. Foto: Ricardo/JPNN.com
jatim.jpnn.com, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ribuan PPPK yang masa kontrak mereka berakhir pada awal tahun ini.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memerinci ada 2.131 orang PPPK tahun pengangkatan 2021 yang kontraknya akan segera berakhir di awal 2024. Mereka terdiri atas 55 orang formasi tenaga kesehatan (nakes), 14 dari formasi teknis, dan 2.062 orang formasi guru. Mereka menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk menentukan apakah kontraknya diperpanjang atau tidak.
“Salah satu kriteria penilaian ialah peran serta dan keterlibatan PPPK dalam pengentasan kemiskinan daerah,” ujar Bupati, Minggu (7/1). Ipuk pun berterima kasih atas peran dan kontribusi PPPK. Pemda setempat tetap membutuhkan bantuan tenaga PPPK untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak kerja.
Bupati menjelaskan penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja utama Pemkab Banyuwangi. Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 7,34 pada 2023. Itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi.
“Teman-teman PPPK kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak,” kata Ipuk.
