Proses pemilihan umum (Pemilu) secara resmi telah menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.
Secara akumulatif, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pada pemilu lalu, yang mencapai 164.227.475 suara. Mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji presiden direncanakan akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Di tengah dinamika politik yang menghangat menjelang pengucapan sumpah/janji presiden, spekulasi arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran pun mulai berkembang.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting adalah sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di era transisi energi saat ini. Kementerian ESDM memiliki tugas penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahannya, Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar.
Prabowo pernah menyatakan keyakinannya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dalam forum internasional. Namun, tantangan di sektor ESDM tidaklah mudah. Sebagai pembicara dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan, energi, dan air sebagai kunci pertahanan ekonomi Indonesia.
Dalam sektor minyak bumi, Indonesia menghadapi kendala lifting minyak yang terus menurun, investasi yang belum optimal, dan pengelolaan yang perlu ditingkatkan. Di sektor energi baru dan energi terbarukan (EBET), Indonesia memiliki potensi besar namun pemanfaatannya masih rendah. Perlu komitmen dan langkah nyata untuk meningkatkan penggunaan EBET dalam meningkatkan pasokan energi nasional.
Pemerintah pun telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung transisi energi dan pengembangan EBT. PLN dan Kementerian ESDM telah menyusun rencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga mencapai 23% pada tahun depan. Indonesia juga sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi batu bara melalui pengembangan alternatif yang ramah lingkungan.
Dengan berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki, sektor ESDM menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk mengelola sektor ini dengan baik dan melakukan langkah strategis untuk mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.
