Home Lainnya DHI Fisip UI Mengajak Mahasiswa Memahami Isu Keamanan Nasional dan Hak Sipil

DHI Fisip UI Mengajak Mahasiswa Memahami Isu Keamanan Nasional dan Hak Sipil

0

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) telah mengadakan seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada Kamis (30/5).

Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Baru-baru ini, laporan dari Amnesty International mengungkap masalah pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penggunaan spyware tersebut dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap supremasi hukum Indonesia terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam tentang topik yang sedang diperbincangkan.

Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya seminar ini. Asra juga mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif memanfaatkan kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.

Para pembicara dalam seminar juga membahas dinamika perlindungan data dan kebijakan lokal di Indonesia. Mereka menyoroti prediksi ancaman siber di tahun 2024 serta perlunya regulasi yang lebih ketat dan kesadaran institusi dalam mematuhi rekomendasi BSSN untuk mencegah kebocoran data.

Semua pembicara membuka wawasan tentang bagaimana menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Masyarakat diminta untuk turut serta dalam menjaga keseimbangan ini dan mengawasi kebijakan keamanan siber demi memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.

Source link

Exit mobile version