Dalam rangka membantu kelancaran Layanan KB Sejuta Akseptor, Hasto telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan mitra kerja lainnya.
Dia berharap kerja sama ini dapat menjadi materi pengajaran karena banyak calon dokter dan bidan yang setelah lulus belum pernah melakukan pemasangan alat kontrasepsi.
“Jangan biarkan materi pengajaran ini terlewatkan karena banyak calon dokter dan bidan yang setelah lulus belum pernah memasang IUD, vasektomi, dan tubektomi. Ini sangat memprihatinkan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar menggunakan materi pengajaran,” ujarnya.
Kepala AIPKI Pusat, Prof Dr. dr. Budi Santoso SpOG (K), menyambut baik MoU ini. Menurutnya, kerja sama yang didasari oleh MoU ini akan memberikan insentif terhadap layanan kontrasepsi bagi mahasiswa.
“Ini merupakan realisasi dari sistem kesehatan akademis. Di Fakultas Kedokteran, pendidikan tidak hanya terbatas di kampus, tetapi juga bekerja sama dengan pusat kesehatan lainnya, seperti BKKBN, Dinkes, dan laboratorium. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” katanya.
Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengungkapkan dukungan penuh terhadap acara PSA ini dan optimis bahwa target akseptor yang telah ditetapkan akan terlampaui.
“Kami berjanji untuk melakukan koordinasi yang terbaik dalam layanan ini. Kami, selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, berharap kepada pimpinan pusat kesehatan, pimpinan perguruan tinggi kedokteran, dan OPD KB bersama kepala desa, lurah, dan desa adat untuk memberikan layanan ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
“Semoga target ini bisa tercapai secara nasional dan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2024 dapat berjalan dengan baik yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
