Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan kepastian. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui defisit APBN berada dalam rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pembicaraan mengenai menjaga defisit APBN juga menepis kabar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 saat ini dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun pada masa Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Pokoknya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disetujui oleh DPR nanti,” tegasnya.
Thomas menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Pokoknya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah sekarang dan akan disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
